Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat

Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, sampai apartemen untuk para wakil rakyat. Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris mengatakan bahwa permintaan parlemen tersebut tidak patut secara moral. Ia beralasan, belum ada alasan obyektif dan rasional untuk penambahan fasilitas bagi anggota dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat

Permintaan DPR itu juga dianggap tidak tepat, apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana keuangan negara sedang terbatas dan fokus untuk pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini jutaan rakyat Indonesia masih berjuang melawan kemiskinan sehingga tidak cukup bermoral jika DPR ingin tambah fasilitas dan meminta penambahan anggaran. Haris pun khawatir, jika DPR bersikukuh meminta anggaran tersebut, pemilihan legislatif (Pileg) 2019 mendatang akan sepi peminat. Imbas publik yang muak akan tingkah laku para wakil rakyat itu.

Pileg 2019, rakyat akan kecewa sehingga potensi golput tinggi. Makanya, sebaiknya pemerintah menolak. Masih banyak prioritas yang lain seperti infrastruktur dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut bahwa keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menambah anggaran pada tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun patut ditolak. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan membangun gedung parlemen yang baru, hingga apartemen bagi para wakil rakyat.

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo berpendapat bahwa rencana penataan kawasan parlemen dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tindakan yang kontra-produktif. Menurut Benny, anggota DPR seharusnya tidak mengutamakan soal penataan kawasan parlemen dengan hal-hal yang tidak terkait kepentingan masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, lanjut Benny, anggota DPR sebaiknya mengurungkan rencana penataan kawasan parlemen yang dinilai menyerap dana yang terlalu besar.

Pengamat hukum tata negara itu menilai kerja-kerja parlemen harus difokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Benny menganggap usul penataan kompleks parlemen menunjukkan rendahnya empati anggota DPR terhadap persoalan masyarakat. - Disaat Rakyat Masih Kesusahan, DPR Malah Minta Anggaran Untuk Membangun Gedung Baru Hingga Apartemen Untuk Para Wakil Rakyat